Karolin Ajak Pemuda Kalbar Manfaatkan Potensi Diri

Anggota DPR RI dr Karolin Margret Natasa mengajak pemuda Kalbar untuk memanfaatkan potensi diri dalam mengambil peluang terhadap perubahan global.

“Pemuda jangan terlalu selembe. Ayo aktif dan mencari peluang dan harus lebih agresif. Mari terus berpacu. Langkah Irama kita harus disesuaikan dengan irama dunia yang terus berderap cepat ke depan,” ujarnya dalam peringatan “Boelan Bung Karno” di Rumah Radakng di Pontianak, Jumat.
Anggota DPR dari Dapil Kalbar itu melihat potensi pemuda di Kalbar tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Bahkan di tingkat internasional. Namun katanya itu hanya segelintir orang yang benar-benar mau memanfaatkan kemampuan dirinya.
Di sisi lain katanya juga masih banyak pemuda yang terlalu santai dan masih kurang percaya diri dengan kemampuannya sehingga tidak jeli melihat peluang di era yang serba canggih ini.
“Saat ini dunia sudah terbuka lebar. Apapun yang diimpikan anak-anak muda terwujud asalkan mau bekerja keras. Banyak orang kaya dan terkenal yang sukses di usia muda,” kata dia.
Selain itu dia mengingatkan juga agar pemuda-pemudi Kalbar, apapun amanah yang diemban dan kiprah yang dijalankan tetaplah berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bangga lah kita sebagai bangsa Indonesia, bangga kita memiliki Pancasila ayo menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan agar kita menjadi bangsa yang tangguh bersaing dengan bangsa lain di luar,” katanya
Terpenting lagi menurut Karolin, para pemuda Kalbar terus berkarya sebagaimana kapasitas masing-masing dan minatnya. Jangan takut berbuat dan berbuatlah bukan hanya untuk diri sendiri namun untuk khalayak ramai. ***

Karolin Margret Natasa bilang…. Segel Jak Puskesmas-nya

Hinggi kini, masih banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang belum memberikan pelayanan terbaik atau bahkan buruk, termasuk di antaranya Puskesmas Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. “Segel jak Puskesmas-nya,” tegas dr Karolin Margret Natasa, Anggota Komisi IX DPR-RI ditemui Rakyat Kalbar usai menjadi narasumber “Titik Temu” di Rumah Radakng Pontianak.
Karolin menyadari betul, bukan cuma satu Puskesmas yang memiliki pelayanan buruk. Bahkan semuanya, pelayanan di bidang kesehatan masih belum memadai.
Padahal, tambah Karolin, setiap Puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Satu, mendapatkan dana bantuan operasional dari Pemerintah Pusat (Pempus) dan kapitasi, suatu metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setiap tahun. “Pasiennya sakit atau tidak, uangnya sudah didrop ke Puskesmas. Tetapi melayani masyarakat ogah-ogahan,” kesalnya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintah Daerah, bahwa Puskesmas itu kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Bupati/Walikota. “Saya mengimbau, semua Bupati/Walikota untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan terutama di Puskesmas. Karena dananya sudah dikasih,” kata Karolin.
Dia menegaskan, jangan ada lagi yang bilang, tidak ada dananya lagi. Managemen Puskesmas yang sekarang harus diperhatikan dan diperbaiki. “Jadi tidak alasan sebenarnya Puskesmas itu tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Tetapi, harus ada perhatian dari pemerintah daerah mengawasi pelayanan Puskesmas itu,” jelas Karolin.
Sejauh ini, ungkap Karolin, Senayan telah mendorong pemerintah untuk mengakreditasi seluruh Puskesmas, agar pelayanan yang diberikannya sesuai standar. “Kita ukur (pelayanannya, red) dengan akreditasi. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa berjalan. Harapan kita, ke depan semua Puskesmas itu terakreditasi,” katanya.
Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan serta standar yang harus dipenuhi oleh Puskesmas. Termasuk dalam hal kecepatan pelayanan kesehatan.
Seperti diketahui, Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 75 Tahun 2014, mengharuskan Puskesmas dipimpin sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
Sementara di Kubu Raya, Kepala Puskesmas Rasau Jaya dan Sungai Kerawang, tidak memenuhi kriteria yang diamanatkan Keputusan dan Peraturan Menkes tersebut. “Saya tidak mengetahuai SDM mereka seperti apa. Tetapi sebaiknya ikuti aturan yang ada. Kubu Raya sebagai kabupaten yang baru, mungkin mengalami krisis SDM, saya juga tidak tahu,” papar Karolin.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kubu Raya, dr Berli Hamdani membenarkan bahwa Kepala Puskesmas Rasau Jaya dan Sungai Kerawang memang belum memenuhi kriteria. “Secara peraturan itu, sudah jelas ada kriteria pejabat yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas,” katanya.
Di Kubu Raya ini, jelas Berli, bisa dikatakan, daerah yang paling banyak belum bisa memenuhi segala persyaratan di Keputusan dan Peraturan Menkes RI soal Puskesmas tersebut. Lantaran, keterbatasan sumberdaya manusia. “Keterbatasan itu kita akui, kemudian juga yang dikatakan aroma politik tadi ya. Tetapi secara faktual memang seperti itu,” tutupnya

Bank Mesti Bantu Pengusaha Muda

Anggota DPR RI, dr. Karolin Margret Natasa tersentak dengan pernyataan dari salah seorang audien saat diskusi Titik Temu “Setiap Masalah Ada Solusi” yang berlangsung di Rumah Radakng, 
Dalam sesi tanya-jawab, Heni Salwati, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) Kalbar mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memiliki 237 anggota, dengan asumsi memiliki 237 proposal bisnis yang diharapkan dapat dikerjasamakan dengan pihak perbankan guna mendukung perkembangan usaha UMKM di Kalbar. “Kami punya proposal bisnis yang bisa dijadikan solusi sebenarnya untuk mengangkat Kalbar agar lebih mandiri lagi. Kami memiliki 237 anggota dengan 237 proposal yang dijadikan track record kami,” ujar Salwati.
Dimana salah satu proposal bisnis tersebut memuat agar perbankan bersedia memfasilitasi tercetusnya Pertemuan Bisnis Serumpun, antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan Bisnis Serumpun dinilai sangat strategis bagi kedua negara, khususnya Kalbar, untuk mendongkrak nilai jual produk-produk UMKM lokal yang ada. Terlebih secara wilayah Kalbar sendiri berdampingan dengan negara tetangga, Malaysia.
“Ini tidak bisa kami kerjakan sendiri, kami butuh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan, dan bisakah wacana ini dikerjakan bersama-sama,” kata Salwati.
Karolin yang mendengar semua pertanyaan yang diajukan audiens kemudian menyimpulkan dengan mengusulkan dua hal. Khusus untuk pertanyaan Salwati, Karolin meminta kepada pihak perbankan segera menindaklanjuti 237 proposal bisnis. “Harus ada pertemuan dari pihak perbankan dengan HIPMI PT, mereka punya 237 proposal,” katanya.
Karolin berharap, agar pemerintah khususnya perbankan aktif menyerap ide-ide kreatif para pengusaha muda yang bermanfaat. Disamping dia juga meminta kepada HIPMI Kalbar sebagai induk HIPMI PT Kalbar tetap memberi arahan dan pendampingan.”Saya suka judul acara ini. Solusi! Jangan cuma ketemu, ngomongin masalah. Jadi harus ada solusi buat 237 proposal itu, masa’ tidak ada 10 yang bisa konkrit. Kita sudah take off nih, jangan sampai enggak landing loh,” ujarnya.
Sebaliknya, dia juga mengingatkan bahwa setiap ide yang diwacanakan harus dirumuskan secara baik, dan harus benar-benar mempunyai dampak positif bagi kepentingan yang lebih luas. “Kira-kira hasil akhirnya apa. Kalau kamu bisa jual barang, saya bantu cariin datanya, tapi kalau kamu enggak, cuman buat ngumpul-ngumpul enggak deh,” tuturnya.
Kemudian yang kedua, Karolin mengusulkan agar dalam waktu dekat, semua pihak dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih khusus terkait hal-hal teknis seputar berwirausaha.”Ini boleh dikerjasamakan dengan kita, bagaimana kita membuat pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik, membuat program yang konkrit, sederhana dan dapat dilaksankan,” demikian Karolin.